Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Indonesia (BI) untuk pengembangan komoditas batik dan beras di daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut.

“MoU sudah kami teken. Ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi, ada beberapa kelompok usaha yang didampingi, mulai dari soal teknis pengembangan, perluasan pemasaran, hingga akses pembiayaan,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (13/4/2021).

Ipuk menambahkan, kolaborasi dengan BI semakin melengkapi berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk memulihkan ekonomi lokal terutama UMKM dan sektor pertanian serta perikanan, seperti pendampingan UMKM, pemberian alat usaha produktif gratis, warung naik kelas, gerakan Hari Belanja ke Pasar dan UMKM, bantuan pupuk organik, hadirnya gerai pelayanan publik khusus nelayan, dan sebagainya.

“Kami terus berupaya mendorong ekonomi arus bawah agar pulih. Terima kasih Bank Indonesia (BI) berkolaborasi terjun ke Banyuwangi membantu UMKM dan pertanian kami,” jelas bupati yang dilantik pada 26 Februari lalu itu.

Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Jember, Hestu Wibowo, menjelaskan, pengembangan komoditas beras dan batik Banyuwangi merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui pariwisata dan stabilisasi harga di daerah.

“Dengan menjaga ketersediaan beras sebagai salah satu kluster pangan, kami berharap stabilisasi harga pangan dapat terjaga, sehingga inflasi dari kluster ini dapat dikendalikan,” ungkap Hestu.

Untuk pengembangan batik, kata Hestu, dilakukan melalui kerja sama dengan asosiasi batik Sekar Jagad Blambangan. Sementara komoditas beras dikembangkan bersama gapoktan Rukun Tani di Kelurahan Segobang, Kecamatan Licin.

“Pengembangan batik diharapkan dapat mendukung upaya Pemkab Banyuwangi untuk mendorong sektor ekonomi kreatif tumbuh dan terus membuka lapangan kerja. Banyuwangi memiliki beragam motif batik dan cerita di baliknya, membuatnya berpeluang menjadi komoditas unggulan," kata Hestu. 

Sementara komoditas beras karena mempertimbangkan posisi Banyuwangi sebagai sentra produksi beras. Banyuwangi selalu mencatatkan surplus produksi beras. Bahkan 2020 lalu surplus beras Banyuwangi mencapai 329.668 ton.

“Banyuwangi diharapkan dapat menjadi penyangga komoditi beras nasional  untuk memasok kebutuhan beras di daerah lain yang mengalami defisit produksi. Dengan demikian, Banyuwangi juga berkontribusi dalam pengendalian inflasi di Indonesia,” terang Hestu.

Hestu menjelaskan, untuk mengembangkan batik dan beras Banyuwangi, BI akan memfasilitasi bantuan teknis, berupa pelatihan kewirausahaan, pengembangan kelembagaan, perluasan pemasaran, hingga fasilitasi peningkatan akses pembiayaan. 

"Kami juga akan mendukung sarana dan prasarana usaha sehingga mereka dapat  memenuhi tingkat produksi dan mutu yang disyaratkan pasar," kata Hestu. 

BI juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada sejumlah pihak guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Banyuwangi.

Ditambahkan Hestu, BI juga telah merealisasikan program sosial BI kepada Gapoktan Turi Putih asal Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, berupa satu unit truck untuk membantu kelancaran distribusi dan memperluas akses pemasaran komoditas berasnya. Kapasitas produksi beras gapoktan Turi Putih ini mencapai 50-70 ton per bulan.

Selain itu, program sosial BI untuk pengembangan ekonomi syariah diberikan kepada PP Al Fituhiyyah Muncar, PP Darusasalam Tegalsari, dan PP Manbaul Ulum Muncar masing-masing berupa satu paket peralatan dan perlengkapan usaha percetakan.

“Melalui bantuan ini diharapkan terjadi percepatan pertumbuhan aset usaha syariah yang berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” tambah Hestu. (*)

"Kita melakukan vaksinasi untuk takmir masjid dan para kiai. Ini penting mengingat selama Ramadhan hingga Lebaran, beliau-beliau berinteraksi dengan banyak orang. Seperti saat tarawih atau pengajian," ungkap Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat meninjau proses vaksinasi di Puskesmas Kebaman, Kecamatan Srono, Senin (12/4/2021).

Proses vaksinasi tersebut, imbuh Ipuk, diharapkan bisa membentuk imunitas di kalangan tempat ibadah. "Sehingga beribadah pun semakin nyaman, bersama-sama kita menyambut Ramadhan dengan penuh kegembiraan," ungkapnya.

Proses vaksinasi Covid-19 untuk takmir masjid ini dilakukan serentak se-Banyuwangi. Pelaksanaannya dilaksanakan di lima puskesmas. Mulai Puskesmas Klatak (Kecamatan Kalipuro), Puskesmas Gladag, (Kecamatan Rogojampi), Puskesmas Kebaman (Kecamatan Srono), Puskesmas Jajag (Kecamatan Gambiran), dan Puskesmas Tulungrejo (Kecamatan Glenmore).

Ustaz Gatot Budi (52), takmir Masjid Darul Hidayah, Desa Bagorejo, Kecamatan Srono mengapresiasi proses vaksinasi tersebut. Menurutnya, dengan vaksinasi ini ia berharap dapat memberikan pelayanan terhadap umat dengan tenang.

"Kami ini sering bertemu banyak orang. Dengan vaksin ini akhirnya saya bisa tenang. Atas izin Allah SWT, semoga ini bisa menjadi perantara terhindar dari Covid-19, selain protokol kesehatan yang terus kita lakukan," ungkapnya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ustaz Sukatmin (56). Takmir Masjid At-Taqwa, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono itu mengajak segenap pihak untuk tak takut divaksin bila saatnya tiba.

"Pemerintah telah menganjurkan, jadi kami percaya vaksin ini aman. Juga sudah ada fatwa bahwa vaksin ini halal. Jadi, aman. Tidak perlu ditakutkan lagi," tuturnya.

Selain itu, sejumlah takmir juga telah siap untuk menjalankan edaran dari pemerintah untuk memenuhi protokol kesehatan selama Ramadan. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Mukhlisin dari Masjid Baitul Muttaqin, Desa Sembulung, Kecamatan Cluring.

"Insyallah kami akan mematuhi semua imbauan pemerintah selama Ramadhan ini. Termasuk juga harus mengatur kapasitas yang digunakan hanya 50 persen," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Widji Lestariono menyebutkan, proses vaksinasi dilakukan secara bertahap dengan menyasar seluruh elemen masyarakat. Karena keterbatasan vaksin, maka proses penyalurannya dilakukan secara bertahap. Berdasarkan kelompok masyarakat yang paling rentan terlebih dahulu. 

"Seiring dengan datangnya vaksin, kami juga akan terus memperluas proses vaksinasinya. Sehingga semua elemen masyarakat dapat terjangkau. Kami sekarang sedang menunggu lagi kedatangan vaksin dari pemerintah pusat," terang dokter yang akrab dipanggil Rio itu. (*)

Semangat literasi pelajar SMA di Banyuwangi patut diacungi jempol. Himpunan Musyawarah Osis (HIMO) Kabupaten Banyuwangi menggagas “Gerakan Pelajar Menulis” guna mendorong kreativitas menulis dan membaca di kalangan siswa. 

Gerakan tersebut diresmikan Wakil Bupati Sugirah di hutan wisata de Djawatan, Kecamatan Cluring, Sabtu (10/4/2021).  

Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah mengatakan kegiatan ini sangat inspiratif karena menggugah semangat antar pelajar untuk menghidupkan terus budaya membaca dan menulis. 

"Pandemi ini jadikan momen bagi para pelajar untuk memingkatkan semangat literasi. Bangkitkan semangat membaca dan menulis, di tengah kita banyak beraktivitas di rumah. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada," kata Sugirah.

Menurut Sugirah, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, dan kesejahteraan hidup seseorang adalah dengan menanamkan budaya literasi yang meliputi membaca, menulis, berpikir, dan berkreasi sejak dini. 

"Dengan sering mengkonsumsi membaca serta menulis, maka akan mampu menjadikan diri kita kritis di setiap menerima informasi dan ilmu," ucapnya. 

Ia mengungkapkan dengan tulisan, para pelajar nantinya dapat menceritakan dan mempromosikan Banyuwangi melalui bernagai media kepada khalayak umum. Sehingga para pelajar juga dapat berkontribusi dalam mendatangkan wisatawan melalui tuisannya. 

“Tulislah yang baik tentang Banyuwangi. Didukung sosial media, bukan tidak mungkin orang tertarik dan terpengaruh datang ke Banyuwangi lewat tulisan kalian," jelas Sugirah.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, mengatakan kegiatan ini sangat positif sebagai bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia, khususnya pelajar. Sebanyak 160 pelajar SMA se-Banyuwangi mengikuti pelatihan ini.

“Mereka akan dilatih mendapatkan dasar-dasar penulisan dan jurnalistik. Bisa dibayangkan peserta ini nantinya menjadi penulis-penulis yang berkualitas tentu ini sebagai aset Banyuwangi,” ungkapnya.

Dia menilai kegiatan menulis ini sangat membuka peluang bagi masa depan mereka di bidang apapun. Karena kapasitas literasi ini adalah kemampuan dasar dalam profesi apapun. Maka dari itu pihaknya berencana akan menyelenggarakan kegiatan serupa di tingkat SD-SMP. 

“Kegiatan seperti ini juga akan dilakukan di sekolah-sekolah SD-SMP untuk mendidik anak gemar menulis dan membaca sejak dini,” tambahnya,

Ketua Himpunan Musyawara Osis (HIMO) Kabupaten Banyuwangi, Donni Setianto mengatakan kegiatan ini merupakan ide kawan-kawannya guna mewadahi inspirasi dam menulis. “Tujuannya untuk mengembangakan bakat dan minat dibidang jurnalistik dan penulisan berita,” ujar Donni.

Dia menambahkan yang hadir dalam pelatihan ini merupakan wakil dari SMA negeri dan swasta seluruh Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya mereka akan secara bertahap menularkan ilmu jurnalistik dengan para guru dan pembimbing kepada pelajar yang memiliki passion menulis. 

“Tulisan karya para siswa akan terpublish di salah satu media online yang mendukung kegiatan kami,” jelasnya. (*)

Pemkab Banyuwangi kembali melakukan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan tiga belas perguruan tinggi swasta Banyuwangi untuk ikut terlibat dalam membangun daerah tersebut. Kali ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendorong kampus untuk terlibat aktif dalam program pemulihan ekonomi di masa pandemi. 

“Peran kampus di Banyuwangi sangat strategis dalam mengembangkan daerah ini. Lewat riset dan penelitian dari kampus-kampus yang ada, Pemkab Banyuwangi dapat menyusun program pembangunan dengan lebih baik,” ujar Bupati Ipuk sesuai penandatanganan MoU dengan tiga belas kampus di Banyuwangi, Selasa (9/3/2021).

Adapun 13 perguruan tinggi tersebut adalah Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy, Institut Tekonologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM), STIKES Banyuwangi, IAIDA Banyuwangi, Akademi Kesehatan Rustida, Akademi Kelautan Banyuwangi (AKABA), Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), Universitas Bakti Indonesia (UBI), Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB), STIKOM PGRI Banyuwangi, STAI Darul Ulum, dan Politeknik Masamy Internasional.

Ipuk mengatakan, perguruan tinggi merupakan salah satu pilar pembangunan sehingga perannya diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan daerah.

"Saya sampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang baik selama ini. Saya dapat laporan dari Bappeda, cukup banyak hasil riset, ide-ide kreatif dan inovatif dari perguruan tinggi yang bisa diaplikasikan ke warga,” kata Ipuk.  

Ipuk lalu memaparkan data terkait kondisi sektor mikro selama pandemi. Hasil survei Satgas Penanganan Covid-19 di Banyuwangi terjadi penurunan jumlah konsumen dan omset yang dihadapi UMKM.

“Ini adalah PR kita bersama. Kami telah menyusun program 100 hari yang salah satunya adalah upaya bagaimana menggerakkan kembali ekonomi para pelaku usaha. Saya mengajak perguruan tinggi untuk turun bersama kami, mencari solusi untuk kembali meningkatkan ekonomi rakyat, ekonomi arus bawah,” kata Ipuk.

“Apa yang kurang dari kami, mari dilengkapi dengan dasar keilmuan yang perguruan tinggi miliki,” imbuh bupati perempuan tersebut.

Selain program pemulihan ekonomi, Ipuk berharap perguruan tinggi bisa memfokuskan kajian ilmiah dalam bidang pertanian, misalnya konversi lahan pertanian, menurunnya minat generasi muda, pengelolaan sumber daya air, serta terbatasnya kemampuan sistem pengendalian hama.

"Padahal pertanian adalah sektor paling besar yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Banyuwangi yang juga menjadi lumbung pangan di Jawa Timur. Namun masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Maka dari itu, riset-riset dan program pemerintah sekarang tidak bisa hanya bisa ditangani Bappeda, kita perlu melibatkan institusi perguruan tinggi. Karena itu, kita libatkan perguruan tinggi yang ada di Banyuwangi ini,” ujar Ipuk.

Sementara itu, Rektor Rektor Untag Banyuwangi Andang Subaharianto mengatakan, kesepakatan bersama ini menjadi titik tolak secara formal agar perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke depan.

“Dengan MoU ini menunjukkan semangat dari Pemkab Banyuwangi untuk mengajak perguruan tinggi sebagai pilar penting untuk menggerakkan Banywungi lebih maju,” katanya.

Andang menyebut tugas pokok yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat penting untuk disinergikan dengan pemerintah. Mulai dari pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. 

"Dalam soal pendidikan, kami meminta pemkab memperluas cakupan beasiswa bagi mahasiswa. Kalau memungkinkan, ada beasiswa untuk mahasiswa yang bersekolah di Banyuwangi. Bantuan ini sangat dibutuhkan sehingga akan mengurangi angka putus kuliah, khususnya di masa pandemi yang disebabkan karena kesulitan ekonomi,” ujar Andang.

Dia melanjutkan, soal bantuan beasiswa juga bisa diberikan dalam bentuk insentif bagi mahasiswa yang menyusun tugas akhir dan meneliti kebijakan-kebijakan yang ada di Banyuwangi dan bisa memberikan masukan-masukan kreatif, hasilnya publish di jurnal nasional.

"Sehingga tidak semuanya bisa mendapatkan insensitif tetapi hanya mereka yang penelitiannya fokus untuk Banyuwangi dan publish di jurnal nasional," pungkas Andang. (*)

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengunjungi Banyuwangi dan bertemu dengan Bupati Ipuk Fiestiadani, Kamis malam (4/3/2021). Kedua pejabat perempuan itu membahas potensi, risiko, dan mitigasi bencana di kawasan Pantai Selatan Jawa, termasuk Banyuwangi.

Dwikorita mengimbau masyarakat tetap mewaspadai potensi dan risiko terjadinya gempa besar dengan mempersiapkan jalur evakuasi ke daerah yang dianggap aman, terutama di ketinggian. 

”Kajian kami, di Indonesia, di kawasan selatan Jawa Timur, terjadi peningkatan aktivitas kegempaan dalam 5 tahun terakhir," kata Rita, sapaan akrab Dwikorita.

Menurut manta rektor UGM tersebut, dalam 5 tahun terakhir potensi gempa bumi cenderung meningkat, sehingga menimbulkan potensi gempa yang lebih besar maupun tsunami. 

Berdasarkan analisis BMKG, kemungkinan terburuk bisa terjadi gempa berkekuatan 8,7 skala ritcher dan juga berpotensi tsunami di selatan Jawa Timur, tidak hanya Banyuwangi namun sepanjang pantai selatan. BMKG merekomendasikan pemerintah daerah untuk meningkatkan mitigasi.

"Mudah-mudahan itu tidak terjadi, yang penting adalah menyiapkan mitigasinya," kata Rita. 

Rita menjelaskan, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi telah meninjau Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Banyuwangi untuk melihat mitigasi di tempat tersebut. Pancer dipilih karena wilayah ini pernah mengalami bencana tsunami pada 1994 silam. 

"Kami sudah berada di pantai tersebut. Kami melihat, jajaran BPBD Banyuwangi siap, sudah menyiapkan jalur evakuasi, rambu-rambunya terpasang semua. Masyarakat, relawan, dan petugas tampak sekali mereka siaga," ujarnya. 

"Tak hanya itu, Banyuwangi bahkan detail, sampai Detail Engineering Design sudah punya," imbuhnya.

Banyuwangi, kata dia, sudah menyiapkan rencana kontijensi. Hanya saja, ada satu kendala yakni jalur evakuasi yang harus menyeberang sungai, sehingga dia merekomendasikan untuk membangun jembatan anti gempa.

"Ini yang perlu disiapkan Banyuwangi, sarana dan prasarana pendukung untuk mempercepat proses evakuasi," ujarnya.

Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, kajiann BMKG merupakan informasi yang penting bagi Banyuwangi dalam menghadapi bencana. 

"Terima kasih atas inisiatif BMKG untuk meninjau kesiapan Banyuwangi. Terkait sarana-prasarana untuk mitigasi bencana, segera kami bahas dengan dinas terkait. Ini akan menjadi prioritas kami," ujarnya.

Banyuwangi, lanjut Ipuk, ke depan siap mengintegrasikan peran BMKG dalam setiap kebijakan pemda. 

”Kita bisa bikin kerja sama dengan BMKG, baik itu untuk pelatihan, pelaporan, manajemen data, sosialisasi, dan pertimbangan-pertimbangan di bidang meteorologi, klimatologi, maupun geofisika,” ujarnya.

Bupati Ipuk juga akan memberikan ruang kepada BMKG untuk menyosialisasikan kajian maupun prakiraannya dalam forum pemda yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

”Di Banyuwangi ada forum rutin, Forum Tiga Pilar, melibatkan tokoh agama, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa, dan berbagai elemen masyarakat. Selama ini BMKG diundang tapi belum menjadi pemeran utama. Saya ingin ke depan BMKG diberi waktu khusus presentasi, memaparkan kajian, potensi, risiko, mitigasi bencana. Sehingga masyarakat semakin teredukasi betapa pentingnya mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (*)